Agar Media Berperspektif Gender

Tulisan ini merupakan tulisan ke-3 mengenai Pelatihan Jurnalistik Membangun Perspektif Perempuan dan Anak dalam Pemberitaan (LBH APIK, 10 – 11 Agustus 2015). Dua tulisan sebelumnya adalah: Menggugah Kepedulian Jurnalis Melalui Kritik Media dan Kekerasan dan Media.

Usai sesi pertama, Ibu Lusi Palulungan – mantan ketua LBH APIK Makassar mengawal peserta Pelatihan Jurnalistik Membangun Perspektif Perempuan dan Anak dalam Penulisan untuk masuk ke sesi Curah Pendapat dan Berbagi Pengalaman.

Latar belakang pelatihan ini adalah banyaknya pemberitaan di media mengenai kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Tapi kebanyakan perempuan dan anak dibahasakan kepada komoditas pemberitaan. Sayangnya, selama ini peran media hanya memberitakan saja dan cenderung mengeksploitasi perempuan/tubuh perempuan dan anak sebagai komoditas pemberitaan. Diharapkan peran media sebagai fungsi kontrol masyarakat atau fungsi penyalur aspirasi masyarakat untuk menyalurkan persoalan yang ada kepada pihak-pihak yang berwenang.

Diharapkan pelatihan selama 2 hari ini bisa mengubah cara pandang untuk membuat tulisan yang: berperspektif perempuan dan anak, tetap memperhatikan fungsi kontrol tapi tetap diminati orang untuk dibaca. Selain itu, diharapkan peran kontrol publik terhadap media: bagaimana meng-counter-nya. Masing-masing peserta nantinya mengemukakan permasalahan. Masalah dirumuskan, untuk RTL dan diskusi besok.

Pak Rusdin (fasilitator) melengkapi uraian Ibu Lusi dengan mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak kasus tapi tiba pada pilihan, perlu dipublikasi atau tidak. Karena bisa saja kalau dipublikasi justru bisa merusak karena persoalan perspektif belum clear. Kalau dipublikasi, menjadi bola liar yang justru merugikan korban.

Ibu Lusi memberikan materi tentang perspektif gender. Ini kali ketiga saya mengikuti materi ini, jadi pada tulisan ini saya hanya menuliskan yang penting dari apa yang dikatakan Ibu Lusi. Bila ada di antara Anda yang berminat membaca materi tentang perspektif gender, silakan membaca di tulisan-tulisan berikut: Mencari Tahu Posisi Perempuan dalam Media dan Mengapa Perempuan Perlu Belajar Gendr, Seks, dan HAM.

Siklus kekerasan. Bisa sangat pendek (hitungan hari) untuk
sebagian orang
Sumber: presentasi Ibu Lusi Palulungan

Ada pembangunan perspektif gender dalam masyarakat. Perempuan harus bersolek, memasak, mengurus rumah tangga. Kalau misalnya ada kasus perempuan dipukul suaminya karena tidak memasak. Kita membenarkan karena begitulah perspektif kita, karena perempuan itu tidak menjalankan tugasnya. Padahal tindakan pemukulan tidaklah dapat dibenarkan. Pun harus diteliti/dieksplorasi dahulu, mengapa si perempuan tak memasak.

Definisi gender adalah konstruksi sosial. Berlaku pada tempat tertentu. Peran gender bisa diubah. Kodrat adalah pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin à seks. Meskipun sudah mengubah jenis kelaminnya, tidak bisa dianggap seseorang berubah secara kodrat. Kodrat pemberian Tuhan, tidak bisa berubah dan tidak bisa ditukar-tukar.

Persoalannya bukan pada perempuan menuntut supaya sama dengan laki-laki. Bicara tentang gender adalah tentang pemenuhan hak-hak perempuan secara adil. Persoalannya adalah kalau perempuan juga mencari nafkah yang pulang ke rumah masih harus mengerjakan pekerjaan rumah, terjadi beban ganda. Ibu (perempuan) rentan mengalami masalah kesehatan. Efeknya adalah: tingginya angka kematian ibu. Tujuan kesetaraan gender adalah bagaimana agar hak-hak perempuan mendapat perhatian. Akar masalahnya adalah berkaitan dengan pemahaman gender.

Ada beberapa dampak ketidakadilan gender bagi perempuan, yaitu:

• Kekerasan terhadap perempuan
• Marginalisasi (peminggiran)
• Subordinasi (penomorduaan)
• Stereotipe (pelabelan, pemberian cap negatif)
• Beban ganda
• Diskriminasi (pembedaan berdasarkan jenis kelamin)

Akar kekerasan terhadap perempuan adalah: peran budaya patriarki, pemahaman agama – tafsir yang bias gender[1]. Hukum, ikut melanggengkan. Dalam UU Perkawinan: lelaki kepala keluarga, perempuan mengurus rumah tangga. Konsekuensi hukumnya: istri tidak bisa menjadi kepala keluarga. Kalau ada bantuan untuk kepala keluarga, perempuan yang kepala keluarga tidak bisa mendapatkannya karena kepala keluarga adalah laki-laki (dalam hukum).

Selanjutnya, Ibu Lusi memaparkan, dari sisi-sisi mana saja – dalam hukum, jurnalis bisa menyoroti berita yang terkait kasus kekerasan terhadap perempuan, alih-alih hanya menuliskan kulit-kulitnya saja (biasanya yang diekspos adalah sisi kriminalitasnya yang dibuat sesensasional mungkin, sementara esensi yang lebih penting tidak disinggung).

Apa saja “sisi-sisi” tersebut? Nantikan di tulisan selanjutnya yaa ...

Makassar, 21 Agustus 2015

Bersambung

---

[1] Saya kira kalau tentang ini, maksudnya adalah pemahaman individu terhadap agamanya. Bukannya tafsir agama yang sesungguhnya. Karena kalau dalam Islam sendiri, tak ada aturan yang membebankan. Kalau ada ketimpangan, itu kesalahan individu dalam memaknai agamanya. Misalnya, banyak lelaki yang lupa kalau bukan hanya perempuan yang harus melayani. Ada hubungan timbal-balik di sini. Orang-orang yang membuat ketimpangan di dalam rumah tangganya melupakan hadits Rasulullah yang ini: “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku.”

(HR At-Thirmidzi no 3895 dari hadits Aisyah dan Ibnu Majah no 1977 dari hadits Ibnu Abbas dan dishahihakan oleh Syaikh Al-Albani (lihat As-Shahihah no 285))

Share :