Tentang Fatwa Terbaru MUI, Buzzer, dan Bagaimana Menyikapinya

Tentang Fatwa Terbaru MUI, Buzzer, dan Bagaimana Menyikapinya - “Jadi buzzer haram!” begitu saya baca sebuah komentar menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)[1] yang diumumkan pada hari Senin tanggal 5 Juni lalu. Fatwa bernomor 24 Tahun 2017 tentang HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH[2] MELALUI MEDIA SOSIAL dibacakan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI – DR. Asrorun Ni'am.

Istilah buzzer sudah lama terdengar, makin marak ketika Pemilihan Kepala Daerah DKI pada tahun 2012[3]. Para buzzer politik ini kembali ramai jadi pembicaraan pada Pemilihan Presiden tahun 2014. Sampai-sampai ada acara-acara televisi yang membahasnya secara khusus. Secara luas, tugas para buzzer media sosial ini adalah memberikan citra positif terhadap sosok calon pemimpin tertentu atau produk melalui penyebaran kontennya di media sosial. Kemudahan yang disediakan teknologi, termasuk dalam mengakses internet sangat menguntungkan para buzzer beraktivitas. Para penggiat media sosial tentu tahu seperti apa ragam konten itu tersebar di dunia maya.

Memang, secara tertulis fatwa untuk umat Islam yang baru dikeluarkan ini amatlah panjang. Mencakup uraian terkait ketiga hal ini: Menimbang, Mengingat, dan Memutuskan. Lalu dalam hal Memutuskan, diuraikan lagi secara panjang lebar mengenai:

• Ketentuan Umum.
• Ketentuan Hukum.
• Pedoman Bermuamalah.
• Rekomendasi.

Pada Pedoman Bermuamalah, terdapat lagi penjelasan panjang mengenai 4 hal berikut:

• Pedoman Umum.
• Pedoman Verifikasi Konten/Informasi.
• Pedoman Pembuatan Konten/Informasi.
• Pedoman Penyebaran Konten/Informasi.

Jadi Buzzer Itu Halal Namun Harus Memperhatikan Hal-Hal Ini

Dalam fatwa tersebut disebutkan kata “buzzer”, tepatnya sebanyak dua kali. Nah, bagi yang masih mengira buzzer itu haram, di sini saya pindahkan dua hal yang disebutkan tentang buzzer di dalam fatwa MUI tersebut, yaitu:

1. Pada bagian aktivitas yang diharamkan dilakukan muslimin di media sosial (dalam hal Ketentuan Hukum):

Aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah[4], bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

2. Pada bagian yang menguraikan cara memastikan kemanfaatan konten/informasi (dalam hal Pedoman Pembuatan Konten/Informasi) :

Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keutungan dari kegiatan terlarang tersebut.

Nah, jelas kan, ada penjelasan lengkap tentang ini. Yang tidak dibolehkan adalah melakukan buzzing atau provokasi yang menyertakan konten yang:

• Hoax : kabar bohong atau mengungkapkan hal yang tidak benar.
• Ghibah sama dengan gosip: menggunjing atau mengobrolkan mengenai hal negatif tentang seseorang atau sesuatu.
• Fitnah: menuduh pihak lain tentang sesuatu yang tidak benar.
• Namimah: adu domba, maksudnya melakukan hal dengan tujuan mengadu domba.
• Bullying: menyerang atau menganiaya pihak secara psikis maupun fisik.
• Aib: malu, maksudnya menyebarkan aib atau kekurangan/kecacatan sesuatu atau seseorang yang bisa menimbulkan rasa malu dari yang bersangkutan.
• Mengandung ujaran kebencian: mengatakan hal-hal yang menunjukkan kebencian pada pihak lain.

Lalu, bagaimana menjabarkan hal-hal tersebut mengingat standard pribadi tiap orang (bukan hanya buzzer, temasuk semua orang dalam bermedia sosial. Seseorang yang tidak dalam posisi sebagai orang bayaran pun secara tidak sengaja sering kali menjadi seperti buzzer, misalnya dalam mengusung/mengelu-elukan (calon) pemimpin yang disenanginya) berbeda-beda?

Sumber foto: news.liputan6.com

Standard yang Harus Dijalankan Seorang Muslim (Termasuk Buzzer) dalam Bermedia Sosial

Yup, ukuran yang dipakai masing-masing orang berbeda-beda. Bisa jadi seseorang menuliskan hal yang dia pikir biasa saja sementara orang lain yang membacanya eneg karena menilai orang tersebut telah melakukan hal-hal yang dilarang/diharamkan dalam Islam.

Nah, cara-caranya juga dijabarkan di dalam fatwa MUI. Lengkap sekali. Kita bisa membacanya di dalam dua bagian:

1. Dalam hal “Memutuskan” di bagian Ketentuan Hukum: 

Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:

• Bisa mendorong kepada kebaikan (al-birr) dan ketakwaan (al-taqwa).
• Bisa mempererat persaudaraan (ukhuwwah) dan cinta kasih (mahabbah).
• Bisa menambah ilmu pengetahuan.
• Bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
• Tidak melahirkan kebencian (al-baghdla') dan permusuhan (al-'adawah).
• Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (ishlah dzati al-bain).

2. Dalam hal “Memutuskan” di bagian Pedoman Pembuatan Konten/Informasi:

Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi:

• Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.
• Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.
• Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
• Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan tabayyun.
• Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.
• Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.
• Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat. dengan meminta mapun kepada Allah (istighfar) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi. 

Menyikapi fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, sebagai seorang muslim, yang sebaiknya kita lakukan adalah:

1. Menghormati dan menaati ulama dan lembaga ulama kita dengan introspeksi dan berbenah diri, lalu sungguh-sungguh memperbaiki langkah-langkah ke depannya untuk melakukan hal-hal bermanfaat di media sosial dan juga di kehidupan nyata (sebagai muslim, kita harus menaati ulama - QS Annisa' ayat 59).
2. Menjadi pribadi yang berintegritas dalam bermedia sosial. Integritas adalah: mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran (KBBI).
3. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan provider sebaik mungkin untuk hal-hal positif. Misalnya fasilitas gratis Facebook-an 30 MB per hari, kuota paket data terakumulasi tiap bulan ke bulan berikutnya, gratis menelepon ke operator lain, biaya hanya 1 rupiah per detik ke operator lain, gratis menelepon via WA dan Line, gratis YouTube-an, dan gratis akses Yonder,Tribe, dan Genflix dari XL plus kecepatan sinyal 4G-nya yang amat mendukung dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan persatuan bangsa.
4. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini, seperti yang tercantum dalam bagian terakhir (Rekomendasi) fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Well, are you a muslim?

If the answer is “yes”, so let’s do the right and best things.

Makassar, 9 Juni 2017

---

[1] Selengkapnya, silakan baca di: https://news.detik.com/berita/d-3520881/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-hukum-dan-pedoman-bermedia-sosial

[2] Muamalah: hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (KBBI).

[3] Sumber: http://realita.co/mengenal-pasukan-media-sosial-buzzer

[4] Namimah: adu domba.

Share :