Berkoordinasi Lintas Sektor untuk Mewujudkan Layanan Kesejahteraan Anak Integratif di Makassar dan Gowa

Tulisan ini dimuat di BaKTI News No. 135, Maret – April 2017. Tak lengkap rasanya bila tidak di-share juga ke blog ini.

Tak mudah bekerja bersama dengan beragam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk satu tujuan karena alur pada masing-masing organisasi berbeda meskipun tujuannya sama. Selain itu ego sektoral menjadi hambatan yang harus ditiadakan, terlebih dalam mewujudkan layanan kesejahteraan anak yang integratif. Bayangkan bila tak ada koordinasi, masalah sosial yang terjadi pada anak-anak kita berlarut-larut karena terjadi saling lempar tanggung jawab.

Bekerja kolaboratif memang butuh protokol yang disepakati dan kesepakatan berbagi informasi. Maka dari itu, penting mengadakan pertemuan koordinasi dan monitoring baik dalam menerima kasus, manajemen kasus, merujuk kasus, dan seterusnya. Untuk itulah Yayasan BaKTI didukung Unicef, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gowa dan Kota Makassar mengadakan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Monitoring (Inter Sector Monitoring & Coordination) PPKAI Kota Makassar dan Kabupaten Gowa di hotel Swiss Bellinn Makassar pada tanggal 9 – 10 Februari 2017 lalu yang dihadiri oleh 60 peserta. Pada tanggal 9, peserta pertemuan ini berasal dari Kabupaten Gowa. Sedangkan para peserta dari Makassar bertemu dan berdiskusi  pada tanggal 10. Kedua daerah tingkat dua ini menjadi proyek percontohan penyelenggaraan PPKAI (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif) di Indonesia.

Amelia Tristiana, perwakilan Unicef Makassar mengatakan bahwa kegiatan ini digunakan untuk mendiskusikan lebih detail apa yang telah dibicarakan di lokakarya nasional terkait 6 komponen anak berikut: 1) Komponen kebijakan dan regulasi yang mendukung. 2) Ketersediaan akses dan jenis layanan (intervensi primer, sekunder, tersier). 3) Komponen mekanisme dan komponen operasional. 4) Struktur organisasi. 5) Peningkatan kapasitas SDM. 6) Manajemen dan pemantauan. “Lembaga perlindungan anak ini masih perlu ditingkatkan dari segi manajemen layanan, sistem pendataan, dan Monev. Sehubungan dengan hal tersebut masukan adanya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian baik dari kementerian lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,” tegas Bu Tria.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Drs. H. Muchlis, SE., M.Si. dihadapan para peserta yang berasal dari Kabupaten Gowa menekankan pentingnya dokumentasi dalam bentuk tulisan, “Biasakan apa yang kita lakukan ditulis dan dilaporkan. Biasanya kita tidak mencatat apa yang kita rencanakan, kemudian apa yang kita lakukan tidak ada dokumentasi jadi sulit untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan, apa kekurangan sulit ditelusuri apa saja yang telah kita lakukan.” Bersamaan dengan itu, kebiasaan membaca juga diperlukan. “Untuk bisa mendapatkan regulasi dan best practice yang dilakukan daerah lain harus suka membaca, itu yang kurang dari kita,” pungkas Sekda Gowa.

Menurut Muchlis, selain mencatat dan membaca, penting dilakukan role play agar mudah melakukan evaluasi. Misalnya jika terjadi kasus. Identifikasi apa saja yang mungkin terjadi. Termasuk kemungkinan-kemungkinan yang ada, semisal hal-hal yang menguras emosi yang tidak pernah ada dalam SOP. Dengan bermain peran, petugas yang menghadapinya bisa lebih terbiasa menghadapinya jika pernah dihadapi melalui role play.

Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Andi Hadijah Iriani R, Sp.THT, M.Si. – Kepala Bappeda Kota Makassar berharap LAI (Layanan Anak Integratif, istilah lain dari PPKAI) berfungsi secara maksimal dan bahkan lebih dapat mendekatkan diri kepada masyarakat melalui sosialisasi. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dalam pemberian pelayanan publik dapat memberikan perhatian khusus kepada anak baik dari aspek kesehatan, pendidikan, kependudukan, perlindungan dan lain sebagainya untuk fokus berkolaborasi.

Kabid Sosial Budaya Bappeda Kota Makassar – Amri Akbar dalam sambutannya mengatakan bahwa layanan anak bisa dianalogikan kepada layanan mitigasi bencana. Kita melihat anak-anak korban dari aspek kebencanaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana. Seperti itulah, diharapkan dukungan SKPD. Bukan hanya Catatan Sipil dan Dinas Sosial namun seluruh SKPD bisa terlibat dalam hal ini.

Sebelum mendiskusikan 6 komponen tersebut, wakil-wakil dari Kabupaten Gowa dan Makassar memaparkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun oleh Tim Kabupaten Gowa dan Kota Makassar pada Lokakarya Nasional di Bogor pada tanggal 18 – 21 januari 2017 di hadapan para peserta Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Monitoring yang terdiri atas lembaga-lembaga yang sedianya berkolaborasi dalam Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI). Selama dua hari, para peserta mendiskusikan Rencana Aksi PPKAI bedasarkan keenam komponen di atas dalam arahan fasilitator Nur Anti. Rencana Aksi ini akan dibicarakan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya dan diharapkan segera ditindaklanjuti.

Share :