Bermula dari Kesadaran, Menguak UU PDP dari Kacamata Hukum

Bermula dari Kesadaran, Menguak UU PDP dari Kacamata Hukum – Jika boleh diistilahkan sebagai keyword maka KESADARAN adalah keyword atau kata kunci pertama yang disampaikan oleh Prof. Maskun, akademisi Unhas dalam Diskusi Publik Efektivitas UU PDP untuk Melindungi Data Pribadi Warga yang berlangsung tanggal 24 April lalu di sebuah hotel tak jauh dari Pantai Losari.

Prof. Maskun membawa materi berjudul UU PDP: Mampukah Melindungi Data Pribadi Warga??? usai  pemaparan materi mengenai efektifnya UU PDP dari kacamata pemerintah yang dibawakan oleh Ahmad Tasyrif Arief, ST, MT, Sandiman Ahli Pertama dari Dinas Kominfo Sulawesi Selatan.

Kesadaran penting dimiliki setiap individu yang mengakses aplikasi yang terhubung ke internet. Jangan asal klik YES-NO-YES-NO tanpa membaca baik-baik apa yang tertera karena dengan demikian Anda sudah melakukan persetujuan atas sebuah perjanjian.

Pasal 1320-1338 yang merupakan syarat sahnya sebuah perjanjian sudah terpenuhi dengan adanya persetujuan yang dilakukan dengan cara “klik YES-NO” tersebut. Sebagai manusia dewasa, subjek cakap hukum, hendaknya MEWASPADAI pertanyaan atau pernyataan yang meminta persetujuan. Kelalaian di sini bisa menjadikan seseorang korban penipuan semisal aplikasi pinjol (pinjaman online) ilegal.

“Walaupun tanpa kita sadari bahwa kita melakukan PERSETUJUAN, dalam konteks pembuktian, pasal 1320-1338 itu terpenuhi syarat sahnya perjanjian. Terpenuhinya syarat sah perjanjian adalah harus ada persetujuan para pihak. Nah makanya undang-undang PDP itu ruhnya sebenarnya satu, bahwa (penggunaan) data itu harus SEIZIN DARI SI PEMILIK DATA. Itu sebenarnya ruhnya,” ungkap Prof. Maskun.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi selayaknya berdampingan dengan undang-undang yang mengatur keamanan siber. Keduanya sebenarnya sama pentingnya dan tak terpisahkan. Sebagaimana diketahui, tidak ada ruang yang sangat secure pasti ada possibility untuk terjadinya peretasan.

Urgensi lahirnya UU PDP sangatlah ideal dan merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban negara untuk mengatur dan melindungi data pribadi warga negaranya. Menurut Prof. Maskun, secara “teori pertanggungjawaban”, ada pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya ketika terjadi sesuatu, semisal kebocoran data.

Pertanyaannya kemudian adalah, ketika terjadi kebocoran data, semisal data BPJS yang pernah terjadi, apakah kita harus menunggu bahwa pihak BPJS membuktikan dulu adanya kebocoran atau secara langsung kita bilang saja bahwa sudah bocor dan langsung meminta pertanggungjawaban pemerintah?

“UU PDP itu sedikit, hanya ada 76 pasal. Bentuk pertanggungjawaban ini yang kemudian harus bisa dikonkretisasi oleh pemerintah dalam hal ini, baik itu eksekutif maupun legislatif. Mengkonkretisasi semua aturan-aturan turunan yang harus segera diadakan supaya tidak menjadi sesuatu yang mengambang sehingga semua jadinya tanda tanya sebagaimana pertanyaan kita pada pagi hari ini,” pungkas Prof. Maskun.

5 Poin Kunci UU Perlindungan Data Pribadi

Prof. Maskun menjelaskan mengenai 5 poin kunci dari lahirnya UU PDP sebagai berikut:

1. Menjawab kebutuhan atas regulasi yang komprehensif. Jika UU PDP komprehensif, seharusnya tidak ada lagi pertanyaan hukum yang muncul dari undang-undang tersebut. Sebab konsekuensi sesuatu yang sudah komprehensif adalah demikian. Sesuatu yang sudah komprehensif itu, “no question anymore about it”. Tidak ada lagi pertanyaan tentang beberapa poin ataupun item yang terkandung dalam undang-undang tersebut.
2. Pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran data pribadi. UU PDP harus menjadi instrumen yang menjadi alat untuk mencegah terjadinya dan data pribadi.
3. Keseimbangan dalam tata kelola pemrosesan data pribadi dan jaminan perlindungan hak dan kesadaran subjek data.
4. Membangun ekosistem ekonomi digital yang aman dengan memberikan kepastian hukum bagi bisnis dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
5. Kesetaraan dalam aturan PDP secara internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital melalui pengaturan cross border data flow.

 

5 Pemikiran Kritis, Tanggapan Terhadap Implementasi UU PDP

 

Mengingat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan pada 17 Oktober 2022 itu menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi milik WNI di mana pun data pribadi tersebut berada maka Prof. Maskun menyebutkan 5 hal pemikiran kritis yang timbul:

1. Adanya jaminan hak pemilik data pribadi.

Data itu bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan suatu negara dan menjadi bagian dari sebuah produk yang mengukur kedalaman sebuah negara. Teritori dalam perspektif digital dan teritori dalam perspektif teknologi saat ini borderless sehingga penting untuk mengupayakan jaminan hak pada pemilik data pribadi. Harus memikirkan jaminan hak pada pemilik data pribadi yang disebut sebagai HAK DIGITAL. Karena berupa HAK maka harus diberikan GARANSI. Siapa yang harus memberikan garansi? Konstitusi mengatakan PEMERINTAH!

2. Perlindungan keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi.

Penting adanya jaminan data pribadi tidak dapat diakses secara tidak sah.

3. Pemberitahuan tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan perlindungan data pribadi.

Sayang sekali, di Indonesia ketika terjadi kebocoran data tidak pernah secara gentleman diakui dan diinformasikan mengenai kebocoran data dan sampai mana proteksi data yang sudah dilakukan, malah difensif dan berbalik menyalahkan subjek data. Kalau memang mau melindungi warga, maka harus dijamin semua instrumen yang ada di dalam PDP itu dijalankan.

4. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dengan memenuhi pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi dan dapat dibuktikan secara jelas.

Satu pertanyaannya muncul, adakah yang pernah digugat ketika terjadi kebocoran data? Baik itu publik maupun pengelolaan privat?

5. Otoritas kelembagaan – penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan lembaga yang titetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada presiden.

Persoalan klasik di negara ini adalah tentang KEWENANGAN kemudian menjadi tanda tanya, siapa yang berwenang menyelesaikan sesuatu atau bertanggungjawab jika terjadi suatu hal? Akankah lembaga yang nantinya terbentuk sehubungan dengan penerapan PDP benar-benar bisa dimintai pertanggungjawabannya? Apakah selaku warga negara, kita benar-benar berhak menuntut lembaga atau pihak yang berwenang jika terjadi hal buruk semisal kebocoran data?

Yang tak kalah pentingnya: apakah kita sebagai subjek data memiliki KESADARAN penuh untuk melindungi data pribadinya?

Dan rangkaian uraian Prof. Maskur membuat sejumlah wacana menari-nari di dalam benak saya. Rasanya sudah mengikuti kuliah hukum 2 SKS dan saya penasaran dengan perwujudan UU PDP nantinya seperti apa.

Makassar, 8 Mei 2024

Bersambung

Share :