Pentingnya Peran Partisipatif Masyarakat pada Pemilu 2024

Pentingnya Peran Partisipatif Masyarakat pada Pemilu 2024 - “Ada beberapa hal kerawanan yang bisa kita lihat dalam proses pemilu 2024, masalah politik uang. Apakah sudah terjadi sekarang?” tanya Sunarti Sain (Ibu Una)[1] di dalam ruang Mahoni 1. Para peserta kegiatan Bawaslu Sulawesi Selatan bertajuk Pengawasan Pemilihan Partisipatif “Kawal Pemilihan Kepala Daerah di Dunia Digital” menjawab dengan anggukan dan seruan mengiyakan.

Spontan ingatan saya kembali pada hari-hari setelah membuat tulisan berjudul Calon Wali Kota Bagi-bagi Minyak Goreng? Saat itu saya mencari informasi di internet mengenai cara melaporkan kecurangan pemilu. Pencarian membawa saya kepada whistle blowing system di website resmi Bawaslu namun sayangnya tidak bisa dibuka form-nya.

Setelah sekian lama mencari, akhirnya saya menemukan nomor WhatsApp pengaduan dalam linktree di akun Instagram Bawaslu RI. Lalu saya tersadar akan satu fakta bahwa: SAYA TIDAK PUNYA BUKTI!

Walaupun di dalam rumah ada suami yang juga bisa bersaksi, tetap saja kami tak punya bukti. Bagaimana bisa membuktikan jika tetangga yang menawarkan minyak goreng datangnya tiba-tiba? Kan tidak mungkin dengan sopan memintanya mengulangi kalimatnya sementara saya menyiapkan kamera lalu meminta izin untuk memvideokan ulahnya? Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah membuat tulisan.

Maka rasanya bak pepatah pucuk dicinta ulam pun tiba ketika sebuah undangan dengan kop surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulwesi Selatan membawa saya menghadiri acara yang berlangsung tanggal 17 November lalu …

 

Macam-macam Pelanggaran pada Masa Pemilu

 

 

“Data nasional menunjukkan pemilihan kepala daerah Sulsel rawan tinggi keempat di Indonesia[2]. Artinya bahwa aspek kerawanan itu menjadi early warning atau peringatan dini untuk mengambil tindakan dan bagaimana caranya untuk menetralisir situasi kerawanan konflik, baik konflik sosial maupun konflik politik. Kita harapkan situasi mennjadi kondusif, perlu dukungan dari semua pihak. Maka dari itu acara seperti ini penting untuk saling berbagi, saling merumuskan dan berperan nantinya,” ungkap Mardiana Rusli (Ibu Ana), Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan.

“Isu strategis yang selalu ada dalam setiap pemilihan adalah politik uang, netralitas ASN cukup tinggi di Sulawesi Selatan. Kemudian dengan netralitas dari sisi kepala desa sebagai penyumbang terbesar untuk grass root suara. Kemudian dari mana juga para kandidat bermain dalam ruang isu yang harus kita counter dengan memblokir isu-isu hoaks, ujaran kebencian dan yang berpotensi SARA,” ujar Ibu Ana pada acara yang berlangsung di Hotel Claro ini.

“Tiga hari menjelang hari H, saat hari tenang adalah ‘hari yang paling tidak tenang’ karena bergerak semua,” ungkap Ibu Una. Beliau menceritakan ada pihak di suatu daerah yang “menjaga perbatasan untuk menunggu mangsa” dengan memberikan uang cash.

Seperti yang sudah pernah terjadi, bisa saja terjadi pemaksaan terhadap pemilih. Di TPS ada yang  mencari korban dengan berusaha mempengaruhi pemilih hingga melakukan pemaksaan atau kekerasan.

Pasca pemilu banyak hal bisa sekali – seperti pada masa penghitungan suara, bisa terjadi sejumlah sengketa yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, contohnya manipulasi suara. Biasanya, partai punya saksi di setiap wilayah untuk memantau. Selain itu lembaga pemantau pemilu bisa membantu mengawasi suara dari TPS, kecamatan hingga kabupaten ke provinsi.

Bentuk pelanggaran lain adalah penyalahgunaan fasilitas negara oleh petahana dan penggunaan dana kampanye. Dana kampanye harus dipublikasikan, harus ditahu sumbernya dari mana saja dan dipergunakan untuk apa saja.

Ibu Una mengatakan, terjadinya pelanggaran-pelanggaran di atas harus diawasi. Masyarakat umum, secara perorangan dua, tiga, lima orang, dan komunitas walaupun tidak tergabung di dalam lembaga pemantau pemilu, bisa bergerak bersama-sama untuk ikut melakukan pengawasan dalam proses-proses tersebut agar tercipta demokrasi yang berkualitas.

Baca juga: Pemilu Kami dan Bincang Suap

Pengawasan Partisipatif

 

Novita Sutopo (Ibu Novi)[3] menyampaikan bahwa ada 3 hal yang dilakukan Bawaslu yaitu mengawasi, mencegah, dan menindak. Sementara kita sebagai bagian dari masyarakat BISA berperan dalam MENGAWASI dan MENCEGAH. Harapan mengenai peran ini khusus ditujukan kepada pegiat media sosial yang hadir pada acara yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari itu.

“Kemajuan teknologi yang terlalu pesat tidak bisa dikejar sendiri oleh Bawaslu, harus kita bantu ya karena keterbatasan dari sumber daya. Yang kedua, fungsi pengawasan kita sebagai masyarakat utamanya yang punya edukasi di level kompetensi tinggi. Level kompetensi tinggi itu kalau mampu mengevaluasi, menganalisa, dan mensintesa data dan informasi,” Ibu Novi menjelaskan pentingnya peran para peserta dalam mengedukasi masyarakat di ranah digital.

Ibu Ana sebelumnya juga mengatakan hal senada, “Itulah kemudian mengapa pentingnya komunitas ini berkumpul untuk saling bantu, secara skill mungkin bisa membantu Bawaslu maupun KPU untuk mengampanyekan nilai-nilai positif kemudian untuk memetakan kerawanan terkait isu strategis.

Para peserta yang hadir berasal dari beragam latar belakang dan bisa dibilang semuanya menggunakan media sosial. Sebagian peseerta bahkan mengelola akun media sosial dengan jumlah follower besar. Hal ini menunjukkan peran yang cukup besar dalam MEMPENGARUHI orang lain.

Jangan sampai terjadi pembiaran. Hoaks yang dibiarkan berkembang misalnya, bisa berakibat makin tersebarnya kebencian, mengakibatkan terjadinya polarisasi, dan mempengaruhi kualitas demokrasi.

Sampai di sini, satu poin penting saya tangkap dalam pertemuan hari Ahad lalu itu:

Sebenarnya bukan hanya para peserta acara tersebut, kita semua bisa berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat mengingat sebagian orang percaya kepada orang terdekatnya dalam pemberian informasi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Novi bahwa sebagian masyarakat kita memiliki kemampuan mengevaluasi, menganalisa, dan mensintesa yang masih sangat rendah dan mereka butuh teman yang bisa memberi tahu karena biasanya kita butuh bantuan orang terdekat untuk merekomendasikan/mereferensikan sesuatu.

Selain itu, hal-hal baik yang kita sampaikan bisa berperan membentuk masyarakat semakin kritis dalam menerima informasi. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu dan ujaran kebencian yang muncul.

Yuk jadi pengawas partisipatif dalam pemilihan kepala daerah 2024 ini. Gunakan hashtag #AyoAwasiBersama lalu tag Bawaslu di daerahmu dalam menyebarkan hal-hal baik untuk mendukung demokrasi yang berkualitas.

Makassar, 23 November 2024

---

[1] Ibu Sunarti Sain, narasumber pada acara ini adalah Pemred Radar Selatan, Dewan Redaksi Harian Fajar, Pembina Ruang Jurnalis Perempuan, Pendiri Yayasan Pabbata Ummi, Pendiri Novuna Foundation, dan Penguji Kompetensi Jurnalis Dewan pers.

[2] Silakan baca di: https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/260457-sulsel-peringkat-4-pilkada-rawan

[3] Ibu Novita Sutopo, narasumber pada kegiatan Bawaslu ini adalah founder Growing Project yang didirikan tahun 2013. Pelatihan yang diadakan Growing Project sudah diikuti oleh ribuan peserta. Beliau merupakan alumni pascasarjana UGM (Magister Manajemen konsentrasi Marketing) dan mendapatkan lisensi Coach NLP untuk pengembang diri dari Lembaga Billy Kueek Singapura.

Share :