KPPOD dan JiKTI: Tentang Kebijakan Publik Berbasis Bukti

Tadinya saya pikir akan menuliskan satu atau dua tulisan saja dari Seminar Berbagi Pengetahuan (Knowledge Sharing) Tentang Pentingnya Kebijakan Publik Berbasis Bukti yang Berpihak pada Masyarat Miskin yang saya hadiri bulan lalu ini. Ternyata saya salah duga. Tulisan yang Anda baca ini merupakan tulisan ke-4 yang saya buat karena rasanya banyak yang kurang kalau saya hanya menuliskan satu atau dua tulisan saja. Pada tulisan keempat ini, saya share mengenai presentasi dari Robert Na Endi Jaweng – Direktur Eksekutif KPPOD[1] (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). Pak Robert membawakan materi berjudul Riset & Kebijakan Publik: Pengalaman Terbatas KPPOD.

Baca selengkapnya

Analisis Kebijakan Berbasis Bukti: Pengalaman Birokrat Gorontalo

Birokrat, pengusaha, dan peneliti juga menjadi nara sumber pada seminar yang saya hadiri pada tanggal 5 Juli lalu di Hotel Melia. Seminar bertajuk Berbagi Pengetahuan (Knowledge Sharing) Tentang Pentingnya Kebijakan Publik Berbasis Bukti yang Berpihak pada Masyarat Miskin ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk dari masyarakat umum seperti saya ini.

Baca selengkapnya

Mengapa Profesi Analis Kebijakan Penting

Pada Seminar Pertemuan Berbagi Pengetahuan (Knowledge Sharing) Tentang Pentingnya Kebijakan Publik Berbasis Bukti yang Berpihak pada Masyarat Miskin yang berlangsung di Hotel Melia pada tanggal 5 Juli kemarin, sebuah profesi yang disebut-sebut bersaing pentingnya dengan anggota legislatif dibicarakan. Profesi yang masih tergolong baru tersebut bernama ANALIS KEBIJAKAN. Dalam hal ini, tentunya analis kebijakan yang dimaksud akan mendukung KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI berlaku di negara kita.

Baca selengkapnya

Mengapa Perlu Analisis Kebijakan Berbasis Bukti

Muhammad Iqbal Suhaeb – Kepala Balitbangda (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) provinsi Sulawesi Selatan membuka Seminar Pertemuan Berbagi Pengetahuan (Knowledge Sharing) Tentang Pentingnya Kebijakan Publik Berbasis Bukti yang Berpihak pada Masyarat Miskin. Menurutnya sejak dulu diketahui mengenai evidence based tapi pada kenyataannya hanya dikenal di kampus-kampus padahal seharusnya evidence based menyangkut kebijakan juga. Barulah akhir-akhir ini disosialisasikan oleh beberapa lembaga, di antaranya oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara).

Baca selengkapnya

Forum Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan: Menuju Pembangunan Ekonomi yang Lebih Inklusif

Pengalaman yang berbeda saya alami ketika menghadiri Forum Pembangunan Daerah (FPD) Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Mei lalu. FPD ini diselenggarakan oleh The SMERU Research Institute (SMERU), bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan BaKTI. SMERU adalah lembaga independen yang bergerak di bidang penelitian dan studi kebijakan publik. Alasan mengapa Sulawesi Selatan dipilih adalah karena dalam beberapa tahun terakhir mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi – lebih tinggi dari rata-rata nasional namun menghadapi tantangan peningkatan ketimpangan yang juga tinggi. Selain itu, SMERU juga telah melakukan beberapa penelitian di Sulawesi Selatan yang dapat dijadikan bahan masukan untuk diskusi kebijakan.

Baca selengkapnya